Dasar Hukum

1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
3. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
4. PerKI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
5. PerKI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
6. PerKI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklarifikasian Informasi Publik
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah 
8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
9. Surat Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22/306/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22/315/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi

Penetapan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP)

Informasi tentang Peraturan/Keputusan/Kebijakan Badan Publik

1. Dokumen pendukung.
2. Masukan-masukan dari berbagai pihak
3. Risalah Rapat
4. Rancangan Peraturan/Keputusan/Kebijakan
5. Tahap perumusan Peraturan/Keputusan/kebijakan
6. Peraturan/Keputusan/Kebijakan yang diterbitkan

Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan

1. Pedoman Pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan
2. Profil lengkap pimpinan dan pegawai
3. Anggaran serta laporan Keuangan
4. Data statistik yang dikelola

Surat – surat Perjanjian beserta dokumen pendukung

Surat menyurat dalam rangka pelaksanaan tupoksi

Syarat – syarat perizinan

Data Perbendaharaan dan Inventaris

Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik

1. Rencana Kerja (Renja)
2. Rencana Strategis (Renstra)

Agenda Kerja

Informasi mengenai Kegiatan Pelayanan Informasi Publik 

Gambaran Umum pelanggaran oleh pengawasan internal

Gambaran Umum Pelanggaran yang dilaporkan masyarakat

Daftar dan hasi Penelitian

Informasi Publik lain

Informasi dan kebijkan yang disampaikan pejabat publik.